Pemberontakan G 30 S/PKI

Kali ini Gamapenta akan membahas tentang salah satu peristiwa yang sangat terkenal didalam

Sejarah bangsa Indonesia, yaitu “Pemberontakan G 30 S/PKI”

Tantangan yang dihadapi NKRI ketika Demokrasi Terpimpin dilaksanakan dan

munculnya krisis ekonomi nasional merupakan peluang paham komunis untuk

berkembang. Prinsip Nasakom yang dilaksanakan pada waktu itu memberi

keempatan kepada PKI dan organisasi pendukungnya untuk memperluas

pengaruhnya. Melihat kondisi ekonomi yang memprihatinkan serta kondisi sosial

politik yang penuh dengan gejolak pada awal tahun 1960-an maka PKI berusaha

menyusun kekuatan dan melakukan pemberontakan.

Sebelum melakukan pemberontakan, PKI melakukan berbagai cara agar

mendapat dukungan yang luas di antaranya sebagai berikut.

(1) PKI menyatakan dirinya sebagai pejuang perbaikan nasib rakyat serta berjanji

akan menaikkan gaji dan upah buruh, pembagian tanah dengan adil, dan

sebagainya.

(2) Pada akhir tahun 1963 PKI melakukan “Aksi Sepihak” terutama di Jawa, Bali,

dan Sumatera Utara.

(3) PKI juga mencari pendukung dari berbagai kalangan mulai dari para petani,

buruh kecil, pegawai rendahan baik sipil maupun militer, seniman, wartawan,

guru, mahasiswa, dosen, intelektual, dan para perwira ABRI.

(4) Pengaruh PKI yang besar dalam bidang politik sehingga memengaruhi terhadap

kebijakan pemerintah. Misalnya, semua organisasi yang anti komunis dituduh

sebagai anti pemerintah. Manifesto Kebudayaan (Manikebu), sebagai organisasi

para seniman dibubarkan pemerintah pada bulan Mei 1964. Kebijakan politik

luar negeri RI pada waktu itu lebih condong ke Blok Timur yakni dengan

terbentuknya Poros Jakarta-Peking.

(5) Memasuki tahun 1965 PKI melempar desas-desus adanya “Dewan Jenderal”

dari dalam tubuh Angkatan Darat. Menurut PKI bahwa Dewan Jenderal ini

akan mengambil alih kekuasaan secara paksa dengan bantuan Amerika Serikat.

Tuduhan ini dibantah oleh Angkatan Darat, sebaliknya PKI yang akan

melakukan perebutan kekuasaan.

Puncak ketegangan politik terjadi secara nasional pada dini hari tanggal

30 September 1965 atau awal tanggal 1 Oktober 1965, yakni terjadinya penculikan

dan pembunuhan terhadap para perwira Angkatan Darat. Penculikan ini dilakukan

oleh sekelompok militer yang menamakan dirinya sebagai Gerakan 30 September.

Aksi ini di bawah pimpinan Letnan Kolonel Untung, komandan Batalyon I

Cakrabirawa. Para pimpinan TNI AD yang diculik dan dibunuh oleh kelompok

G 30 S/ PKI tersebut adalah sebagai berikut.

a. Letnan Jenderal Ahmad Yani.

b. Mayor Jenderal R. Suprapto.

c. Mayor Jenderal Haryono MT.

d. Mayor Jenderal S. Parman.

e. Brigadir Jenderal DI. Panjaitan.

f. Brigadir Jenderal Sutoyo Siswomiharjo.

g. Letnan Satu Pierre Andreas Tendean.

Dalam peristiwa tersebut Jenderal Abdul Haris Nasution yang menjabat sebagai

Menteri Kompartemen Hankam/ Kepala Staf Angkatan Darat berhasil meloloskan

diri dari pembunuhan akan tetapi putri beliau, Irma Suryani Nasution tewas akibat

tembakan para penculik. Letnan Satu Pierre Andreas Tendean, ajudan Jenderal

Nasution juga tewas dalam peristiwa tersebut. Selain itu Brigadir Polisi Karel Satsuit

Tubun, pengawal rumah Wakil Perdana Menteri II Dr. J. Leimena juga menjadi korban

keganasan PKI.

Peristiwa pembunuhan oleh G 30 S/ PKI yang terjadi di Yogyakarta

mengakibatkan gugurnya dua orang perwira TNI AD yakni Kolonel Katamso

Dharmokusumo dan Letnan Kolonel Sugiyono.

Pada hari Jum’at pagi tanggal 1 Oktober 1965 “Gerakan 30 September “ telah

menguasai dua buah sarana komunikasi vital, yakni studio RRI Pusat di Jalan Merdeka

Barat, Jakarta dan Kantor PN Telekomunikasi di Jalan Merdeka Selatan. Melalui RRI

pagi itu pukul 07.20 dan diulang pada pukul 08.15 disiarkan pengumuman tentang

Gerakan 30 September. Diumumkan antara lain bahwa gerakan ditujukan kepada

jenderal- jenderal anggota Dewan Jenderal yang akan mengadakan kudeta terhadap

pemerintah. Dengan pengumuman ini maka masyarakat menjadi bingung.

Menghadapi situasi politik yang panas tersebut Presiden Sukarno berangkat

menuju Halim Perdanakusumah, dan segera mengeluarkan perintah agar seluruh

rakyat Indonesia tetap tenang dan meningkatkan kewaspadaan serta memelihara

persatuan dan kesatuan bangsa. Mayor Jenderal Suharto selaku Panglima Komando

Strategis Angkatan Darat (KOSTRAD) mengambil alih komando Angkatan Darat,

karena belum adanya kepastian mengenai Letnan Jenderal Ahmad Yani yang menjabat

Menteri Panglima Angakatan Darat.

Dengan menghimpun pasukan lain termasuk Divisi

Siliwangi, dan Resimen Para Komando Angkatan Darat

(RPKAD) di bawah pimpinan Kolonel Sarwo Edi Wibowo,

panglima Kostrad mulai memimpin operasi penumpasan

terhadap Gerakan 30 September. Tindakan-tindakan yang

dilakukan dalam operasi ini sebagai berikut.

(1) Pada tanggal 1 Oktober 1965 operasi untuk merebut

kembali RRI dan Kantor Telkomunikasi sekitar pukul

19.00. Dalam sekitar waktu 20 menit operasi ini berhasil

tanpa hambatan. Selanjutnya Mayor Jenderal Soeharto

selaku pimpinan sementara Angkatan Darat

mengumumkan lewat RRI yang isinya sebagai berikut.

(a) Adanya usaha usaha perebutan kekuasaan oleh

yang menamakan dirinya Gerakan 30 September.

(b) Telah diculiknya enam tinggi Angkatan Darat.

(c ) Presiden dan Menko Hankam/Kasab dalam keadaan aman dan sehat.

(d) Kepada rakyat dianjurkan untuk tetap tenang dan waspada.

(2) Menjelang sore hari pada tanggal 2 Oktober 1965 pukul 06.10 operasi yang

dilakukan oleh RPKAD yang dipimpin oleh Kolonel Sarwo Edhi Wibowo

dan Batalyon 328 Para Kujang. Operasi ini berhasil menguasai beberapa

tempat penting dapat mengambil alih beberapa daerah termasuk daerah

sekitar bandar udara Halim Perdanakusumah yang menjadi pusat kegiatan

Gerakan 30 September.

(3) Dalam operasi pembersihan di kampung Lubang Buaya pada tanggal 3 Oktober

1965, atas petunjuk seorang anggota polisi, Ajun Brigadir Polisi Sukitman

diketemukan sebuah sumur tua tempat jenazah para perwira Angkatan Darat

dikuburkan. Mereka yang menjadi korban kebiadaban PKI tersebut mendapat

penghargaan sebagai pahlawan revolusi.

Ketika gerakan 30 September ini

menyadari tidak adanya dukungan dari

masyarakat maupun anggota angkatan

bersenjata lainnya, para pemimpin dan

tokoh pendukung Gerakan 30 September

termasuk pemimpin PKI D.N. Aidit

segera melarikan diri. Dengan demikian

masyarakat semakin mengetahui bahwa

Gerakan 30 September yang sebenarnya

melakukan pengkhianatan terhadap

negara ini.

Sekian info sejarah dari Gamapenta untuk kali ini.